MERANGIN, LORONGNEWS.id – 26 Juni 2026 -Tata kelola pemerintahan di Desa Keroya, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Jambi, menjadi sorotan. perangkat desa yang menjabat sebagai Kepala Urusan (Kaur) Keuangan berinisial P diduga jarang menjalankan tugasnya di kantor desa, namun tetap menerima gaji dan hak keuangan sebagaimana perangkat desa lainnya.
Informasi yang dihimpun Lorongnews.id dari sejumlah sumber internal Pemerintah Desa menyebutkan, oknum Kaur dan perangkat tersebut jarang aktif masuk Kamtor menjalankan tugas sehari-hari. Kehadirannya di kantor desa disebut hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu, seperti saat pembagian bantuan kepada masyarakat atau ketika pencairan gaji perangkat desa baru hadir semuanya
“Dia tidak aktif masuk kerja. Kalau datang biasanya hanya saat ada pembagian bantuan atau ketika gajian saja,” ungkap seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Sumber tersebut juga mengungkapkan, tidak adanya tindakan tegas terhadap dugaan pelanggaran disiplin itu diduga berkaitan dengan kedekatan politik. Oknum Kaur Keuangan disebut merupakan bagian dari tim pemenangan Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) lalu.
“Dia salah satu tim pemenangan Kepala Desa waktu Pilkades. Mungkin karena itu tidak ada yang berani menegur,” ujarnya.
Menurut sumber itu, kondisi tersebut memunculkan kecemburuan di kalangan perangkat desa yang setiap hari jarang masuk kantor menjalankan tugas hanya sibuk tugas pribadinya, maka tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, aktivitas pelayanan di Kantor Desa Keroya justru lebih banyak ditopang oleh perangkat dan staf yang tidak disiplin bekerja, yakni Kaur Umum Afrizal, Kasi Pemerintahan Feri Iswanto, dua staf administrasi M. Kohar dan Masturoh, operator desa Marhamah, serta staf kebersihan Sadimah.
Mereka disebut jarang hadir menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing pelayanan administrasi kepada masyarakat tetep terganggu. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di kalangan warga mengenai keadilan dalam pembagian beban kerja dan pemberian hak keuangan di lingkungan Pemerintah Desa.
Kekecewaan juga datang dari masyarakat. Mereka menilai pelayanan publik seharusnya menjadi prioritas, bukan dikalahkan oleh kedekatan politik maupun kepentingan pribadi.
“Kami berharap Kepala Desa berani mengambil sikap. Kalau memang ada perangkat yang tidak menjalankan tugas, harus dievaluasi. Jangan sampai pelayanan masyarakat dikorbankan sementara yang bersangkutan tetap menerima gaji,” ujar salah seorang warga.
Warga juga meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Merangin serta pihak Kecamatan Pamenang turun tangan melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat desa apabila dugaan tersebut terbukti benar. Menurut mereka, pembiaran terhadap persoalan ini dapat mencederai prinsip profesionalisme, disiplin aparatur, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Hingga berita ini diterbitkan, Lorongnews.id masih berupaya menghubungi Kepala Desa Keroya maupun oknum Kaur Keuangan yang bersangkutan untuk memperoleh konfirmasi dan penjelasan. Ruang hak jawab dan klarifikasi akan dimuat pada pemberitaan berikutnya sebagai bentuk keberimbangan sesuai prinsip jurnalistik.
Reporter Oleng
