BEKASI, Lorongnews.id – Polemik dokumen pendidikan bakal calon Kepala Desa Karangsegar, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Toyang, memasuki babak baru. Pengadilan Negeri Cikarang pada Senin (24/8/2026) secara resmi mengabulkan permohonan yang diajukan Toyang melalui kuasa hukumnya, Muhammad Reza Putra, S.H., M.H., CIL., CLA., CTL.
Putusan ini menjadi fakta hukum yang mengikat dan wajib dijadikan acuan utama di tengah berbagai narasi yang berkembang di masyarakat terkait dokumen pendidikan yang bersangkutan.
Surat Permintaan Verifikasi Bukan Putusan Pengadilan
Sebelumnya, sempat beredar informasi bahwa kuasa hukum calon lain, Pardi, menyampaikan Surat Nomor 034/PH/VPS/VIII/2026 kepada PN Cikarang guna meminta verifikasi dokumen yang dipersoalkan. Pihak Toyang meluruskan bahwa surat permohonan atau pendapat dari kuasa hukum pihak lain tidak memiliki kedudukan setara dengan putusan hakim, dan tidak serta-merta dapat membatalkan permohonan yang sedang diperiksa.
Setiap pihak memang berhak menyampaikan haknya sesuai hukum acara. Namun, diterima atau ditolaknya permohonan adalah kewenangan penuh majelis hakim berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah. Faktanya, PN Cikarang telah memutuskan mengabulkan permohonan yang diajukan Toyang.
“Berbagai keberatan, asumsi, maupun permintaan yang disampaikan pihak lain hanyalah argumentasi pihak yang berkepentingan, bukan fakta hukum yang telah diputus oleh pengadilan,” tegas pihak kuasa hukum Toyang.
Putusan Pengadilan Jadi Jawaban Resmi Atas Polemik
Kuasa hukum Toyang menegaskan putusan ini adalah jawaban resmi yang diperoleh melalui jalur hukum yang sah.
“Sejak awal kami memilih membuktikan persoalan ini di hadapan pengadilan. Siapa pun boleh berpendapat, namun pendapat pribadi tidak dapat menggantikan putusan hakim. Ketika pengadilan telah memeriksa seluruh bukti lalu mengabulkan permohonan Toyang, maka itulah fakta hukum yang harus disampaikan secara utuh kepada masyarakat,” ujar Muhammad Reza Putra, yang akrab disapa Uda Reza.
Ia menambahkan, surat yang disampaikan pihak lain tidak memiliki kekuatan hukum untuk membatalkan proses yang sedang berjalan. Terbukti jalur hukum tetap berjalan hingga lahirnya putusan yang mengabulkan permohonan tersebut.
Identitas dan Dokumen Merujuk Pada Satu Orang
Polemik sebelumnya muncul karena perbedaan penulisan nama dalam rangkaian dokumen pendidikan, mulai dari jenjang sebelumnya hingga ijazah kesetaraan Paket C. Jalur pengadilan ditempuh demi mendapatkan kepastian hukum bahwa nama-nama yang tercantum merujuk pada orang yang sama, yaitu Toyang.
Dengan adanya amar putusan PN Cikarang yang menetapkan kesatuan identitas tersebut, maka putusan itulah yang harus dijadikan acuan. Masyarakat dan media diminta mampu membedakan antara dugaan, keberatan pihak lain, surat administratif, alat bukti, dan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat.
“Kami meminta agar isu ini tidak lagi digiring menggunakan narasi sepihak, melainkan berpegang pada putusan yang sudah sah secara hukum,” pungkas Uda Reza.
(red)
