JAKARTA, LORONGNEWS.id – Di tengah suasana menyambut Tahun Baru 2026, Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia Dr. NR Icang Rahardian, SH., S.Akun., MH., M.Pd, memberikan pernyataan sikap tegas terkait perkembangan kasus hukum yang mengguncang Kabupaten Bekasi. Selain menyampaikan pesan damai, IWO Indonesia secara resmi menyatakan dukungan penuh kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas keterlibatan pihak swasta bernama Sarjan (SRJ) dalam berbagai proyek lintas periode kepemimpinan di Kabupaten Bekasi,Jumat (26/12/2025).
Mengawali pernyataannya, Ketum IWO Indonesia menyampaikan bahwa momentum tahun baru harus menjadi titik balik bagi perbaikan tata kelola pemerintahan.
”Mari kita jadikan tahun ini sebagai era transparansi. IWO Indonesia mengapresiasi langkah cepat KPK dalam mendalami keterlibatan Saudara Sarjan. Ini bukan hanya soal satu kasus, tapi soal keberanian membongkar pola praktik korupsi yang diduga telah berurat akar sejak era Bupati sebelumnya hingga Bupati Ade Kuswara Kunang,” tegas Ketum IWO Indonesia.
Merespons keterangan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengenai rekam jejak SRJ sebagai rekanan proyek sejak masa pemerintahan sebelumnya, IWO Indonesia menilai hal ini sebagai pintu masuk untuk membersihkan Kabupaten Bekasi dari praktik suap yang sistematis.
”Fakta bahwa Saudara SRJ tercatat sebagai penyedia barang dan jasa di lintas periode pemerintahan menunjukkan adanya indikasi modus operandi yang berulang. Kami mendukung penuh KPK untuk menelusuri aliran dana dan memastikan apakah ada pola praktik serupa di masa lalu. Hukum tidak boleh tebang pilih, siapapun yang terlibat dari masa lalu harus dimintai pertanggungjawaban,” lanjutnya.
Sebagai organisasi pers, IWO Indonesia menginstruksikan seluruh jurnalis di bawah naungannya, khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi, untuk aktif mengawal kasus ini. Ketum IWO-I menekankan pentingnya peran masyarakat dalam memberikan informasi.
”KPK telah membuka ruang bagi masyarakat untuk melapor. Kami di IWO Indonesia akan memastikan setiap data dan fakta lapangan yang ditemukan oleh rekan-rekan jurnalis dapat tersampaikan ke publik secara akurat guna membantu proses pendalaman kasus ini. Jangan biarkan pembangunan di Bekasi terus-menerus digerogoti oleh kepentingan segelintir oknum swasta dan pejabat,” tegas Ketum.
Menutup pernyataan tersebut, Ketum IWO Indonesia berharap di tahun 2026, Kabupaten Bekasi dapat memiliki sistem pengadaan barang dan jasa yang lebih akuntabel sehingga tidak ada lagi ruang bagi “pemain lama” untuk memanipulasi proyek pemerintah.
”Inilah refleksi akhir tahun kami. Pers harus menjadi penjaga informasi yang setia pada kebenaran. Selamat berjuang bagi kawan-kawan KPK, rakyat Bekasi mendukung kalian,” pungkasnya.
(DPP IWO Indonesia)
