BEKASI | LORONGNEWS.ID | Belum lama ini Job Fair di Kabupaten Bekasi menjadi viral karena kericuhan yang terjadi. Tingginya angka pengangguran di Indonesia khususnya di Kabupaten Bekasi menjadi pemicu membludaknya pencari kerja di acara tersebut.
Acara Job Fair yang di gagas oleh Dinas Ketenaga kerjaan Kabupaten Bekasi bertajuk “Bekasi Pasti Kerja Expo” di President University, Cikarang Utara, pada Selasa (27/5/2025), diwarnai kericuhan. Puluhan ribu pencari kerja berdesak-desakan, saling dorong, bahkan terlibat adu jotos.
Kericuhan bermula ketika para pelamar berebut memindai QR Code berisi daftar perusahaan peserta. Pamflet QR Code yang ditempel di dinding lokasi menjadi rebutan para pencari kerja yang telah menunggu sejak pagi. Situasi semakin tidak terkendali ketika para pencari kerja yang telah lama mengantre tersulut emosi. Akibatnya, beberapa orang pingsan karena desak-desakan dan kelelahan.
Kuota awal kloter pertama Job Fair hanya sekitar 2.000 pelamar. Namun, jumlah pelamar yang hadir diperkirakan mencapai lebih dari 25.000 orang. Kejadian ini viral di media sosial dan menunjukkan tingginya angka pengangguran.
Kabar buruknya saat viralnya kericuhan Job Fair di Bekasi, tersirat kabar bahwa salah satu HRD yang bekerja di perusahaan dalam negeri membocorkan kabar bahwa Job Fair hanya menjadi ajang formalitas karena aturan pemerintah.
Di berbagai media sosial instragram, tiktok bahkan X tersebar kabar dari kolom komentar bahwa Job Fair 90% hanya formalitas karena perusahaan dipaksa oleh pemerintah untuk mengikuti kegiatan tersebut, padahal perusahaan tersebut sedang tidak mencari karyawan.
Ketua Umum Ikatan Wartawan Online Indonesia, NR Icang Rahardian menanggapi serius atas kejadian itu yang dinilainya tidak direncanakan dengan baik. Menurutnya, kegiatan seperti ini harus dikelola secara profesional dan dengan persiapan yang matang. Semestinya tidak dilakukan di satu tempat mengingat pencari kerja, khususnya di Kabupaten Bekasi sangat besar jumlahnya.
“Sangat disayangkan, kegiatan yang bertujuan sangat baik justru yang terjadi sebaliknya. Di tengah angka pengangguran yang tinggi, Disnaker Kabupaten Bekasi perlu menyiapkan sistem yang matang agar kegiatan semacam ini benar-benar menjadi jembatan antara pencari kerja dengan dunia usaha secara aman, tertib, dan efisien,” tutur Icang Rahardian saat dimintai tanggapan atas kejadian tersebut.
“Disnaker Kabupaten Bekasi,” lanjut Icang, “tidak melakukan kerja cerdas, harusnya Disnaker dapat memanfaatkan sistem informasi digital yang efektif, dan lokasi acara yang tersebar agar tidak terkonsentrasi di satu titik,” imbuhnya.
Masih kata Ketum IWO Indonesia, “apa lagi kegiatan ini merupakan program 100 hari kerja bupati Bekasi, oleh karena itu saya mendesak bupati Ade Kuswara segera mencopot Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi.” tegas Ketua Umum organisasi profesi wartawan itu tutupnya.
(Red)
