BEKASI, LORONGNEWS.id – Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO Indonesia) DPD Kabupaten Bekasi secara tegas menyatakan ketidak sepakatannya terhadap fenomena pelibatan influencer dan mahasiswa dalam struktur taktis Pemerintah Kabupaten Bekasi. Dalam diskusi bertajuk “Anak Emas Plt Bupati Bekasi?” yang digelar di Warung Pers Bekasi, Sabtu (9/5/2026), DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi menilai adanya indikasi kooptasi gerakan kritis dan pemborosan anggaran yang tidak tepat sasaran.
Sekretaris DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi Karno Jikar, menyoroti tajam pergeseran fungsi aspirasi yang kini seolah beralih dari lembaga formal ke tangan para pegiat media sosial. Ia menegaskan bahwa kebijakan menempatkan influencer sebagai penyampai aspirasi masyarakat dan mahasiswa ke dalam Satgas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Satgas Corporate Social Responsibility (CSR) adalah sebuah anomali birokrasi yang mencederai profesionalisme.
DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi menilai adanya penyimpangan Fungsi Aspirasi bahwa pemerintah daerah berupaya men-bypass peran DPRD dan media massa sebagai pilar kontrol sosial dengan menciptakan “jalur khusus” melalui influencer demi citra positif di media sosial. Keterlibatan mahasiswa dalam sistem (Satgas) dinilai sebagai strategi “penjinakan” agar daya kritis mahasiswa terhadap persoalan infrastruktur, pasar Cikarang, dan kesejahteraan rakyat menjadi lumpuh.
”Legitimatisi pemerintah tidak dibangun di atas postingan media sosial yang indah, melainkan di atas aspal yang rata dan pasar yang layak bagi rakyat. Jika aspal masih rusak dan pasar masih semrawut, pertemuan di hotel mewah hanyalah sandiwara anggaran,” tegas Sekretaris IWO Indonesia DPD Kabupaten Bekasi setelah diskusi tersebut.
DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi juga memberikan peringatan keras kepada Plt Bupati Bekasi. Jika dalam waktu dekat pemerintah tidak mampu memberikan klarifikasi resmi dan transparan mengenai rincian anggaran serta dasar hukum (SK) pelibatan pihak luar dalam satgas tersebut, IWO Indonesia dan Jurnalis media online bersama elemen masyarakat lainnya menyatakan siap turun ke jalan akan melakukan aksi demo didepan kantor Bupati Bekasi.
”Kami tidak butuh menjadi ‘Anak Emas’ yang diberi fasilitas. Kami butuh akses data dan bukti pembangunan nyata. Jika pola komunikasi pemerintah tetap eksklusif dan cenderung ‘adu domba’ antar-elemen masyarakat, maka kami akan mengawal aspirasi rakyat melalui aksi demonstrasi besar-besaran,” tambahnya.
IWO Indonesia meminta ”Transparansi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) terkait biaya publikasi dan pembinaan influencer/mahasiswa. Publikasi SK Penetapan Satgas yang melibatkan unsur non-ASN untuk menghindari potensi maladministrasi. Dan prioritas Pembangunan Fisik yang selama ini dikeluhkan warga, bukan sekadar membiayai konten branding pemerintah.
IWO Indonesia berkomitmen untuk tetap menjadi watchdog (anjing penjaga) bagi jalannya pemerintahan di Kabupaten Bekasi dan memastikan tidak ada anggaran rakyat yang diselewengkan demi kepentingan citra politik semata.
(Red)
